Monday, August 27, 2012

PPh - Hadiah Undian

Pajak penghasilan atas hadiah undian ditetapkan sebesar 25% dan bersifat final. Pemotongan PPh tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan atas pemotongan PPh tersebut juga tidak dapat dikreditkan karena penghitungannya telah selesai, sehingga cukup untuk dilaporkan saja.

Source: http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb?id=19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22

Peraturan - Terkait Tanaman Kopi, Tembakau, Kayu Manis, Lada, Kakao, dan Tanaman Teh

Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi ini berkaitan dengan usaha dari tanaman kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh.

Source: http://ditjenbun.deptan.go.id/web.old/images/stories/food/pp%20wgp3sl.pdf

Friday, August 24, 2012

HGU - Proses Hak Guna Usaha

Proses Hak Guna Usaha (HGU)

I.  Pendahuluan
Undang – undang No.22 / 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka acuan peraturan bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Pasal 1 ).
Salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yaitu bidang pertanahan Pasal11 Dengan demikian ,pengadaan/ pengambilalihan tanah menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten dan kota. Dalam rangka implementasi Undang – Undang Otonomi Daerah ini, telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat ( 3 ) butir ( 14 ) sebagai berikut :
  1. Penetapan persyaratan pemberian hak atas tanah.
  2. Penetapan persyaratan landreform.
  3. Penetapan persyaratan administrasi pertanahan.
  4. Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
  5. Penetapan kerangka dasar kadastral ( batas tanah ) nasional dan pelaksanaan kerangka dasar kadastral orde I dan orde II.

HGU - Alur Hak Guna Usaha

Alur Pengurusan Perizinan Hak Guna Usaha (HGU)